Author Archives: Pekerjaan Umum

About Pekerjaan Umum

Alamat Website ini adalah alamat resmi website Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo

Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

IMG_3440Ponorogo – Bertempat di Ndalem Katong Guest House Ponorogo ketua panitia Umi Anggraini menyampaikan laporannya bahwa Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha) Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilaksanakan mulai tanggal 08 s.d 10 Agustus 2017 yang diikuti oleh 30 peserta dari para tenaga pekerja konstruksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertip penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Penyelenggaraan kegiatan ini selama 3 (tiga) hari, dimana 2 (dua) hari pemberian materi dan 1 (satu) hari berikutnya Observasi Lapangan, Penyusunan Makalah dan Seminar Hasil Observasi Lapangan.

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Hariono, ST IMG_3544secara resmi membuka Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membekali dan meningkatkan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang benar mengenai SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU untuk mewujudkan tertip penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memenuhi IMG_3616 1syarat-syarat tentang sistem menajemen mutu, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Permasalahan K3 konstruksi yang menjadi penyebab banyaknya kecelakaan kerja adalah rendahnya pemahaman dan kepekaan terhadap bahaya dan resiko konstruksi, tidak menguasai peralatan keselamatan diri dan metode kerja konstruksi yang benar, tidak terpenuhi persyaratan dan standart K3, masih lemahnya hukum maupun sanksi K3, belum ada penerapan Sistem Manajemen K3 yang benar, kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya K3, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan K3 bagi SDM konstruksi. Sehingga belum adanya komitmen yang sama dari seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu menghargai dan mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai hak asasi pekerja. Untuk itu perlu adanya upaya lebih intensif untuk menanggulangi kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi. (lop)

Pembekalan dan Uji Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi

Ponorogo – Bertempat di Hotel Maesa Ponorogo ketua panitia Umi Anggraini dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha) Pembekalan dan Uji Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi dilaksanakan mulai tanggal 17 s.d 19 Mei 2017 yang diikuti oleh 90 peserta dengan tujuan  meningkatkan kemampuan pekerja konstruksi dan daya saing serta diharapkan kelak peserta akan kompeten baik aspek teknis, manajerial dan peluang disektor jasa konstruksi khususnya di dalam negeri. Penyelenggaraan kegiatan ini selama 3 (tiga) hari, dimana 1 (satu) hari atau 8 jpl pemberian materi dan 2 (dua) hari berikutnya assessment yang dilakukan oleh LPJK Provinsi Jawa Timur.

IMG_2359Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Jamus Kunto Purnomo, ST., M.Si secara resmi membuka  Pembekalan dan Uji Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa penyelenggaraan pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan menuntut ketersediaan tenaga kerja atau SDM konstruksi yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang memadai. Tenaga kerja yang kompeten ditandai oleh adanya kemampuan terhadap pengetahuan sesuai pekerjaannya, pemberketerampilan ataupun keahlian yang diperoleh dari pengalamannya selama ini, serta memiliki sikap kerja atau perilaku yang baik sesuai Standar Kompetensi Kerja yang ditetapkan (UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dalam industri konstruksi tenaga kerja adalah faktor kunci dalam mengukur produktivitas penyelenggaraan konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan padat karya yang belum sepenuhnya dapat diotomatisasi dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu pekerjaan konstruksi sangat dipengaruhi oleh produktivitas dari tenaga kerja konstruksinya. (lop)

Sosialisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

sosPonorogo – Bertempat di gedung KORPRI Kabupaten Ponorogo pada tanggal 27 April 2017 telah dilaksanakan Sosialisasi Undang- undang Nomer 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kepada sektor Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak Jamus Kunto Purnomo, ST, M.Si mengatakan “Jasa Konstruksi atau dunia konstruksi di Ponorogo sedang menggeliat. Oleh karena itu pada kesempatan ini perlu adanya pemahaman terhadap Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang merupakaan perubahan dari Undang- undang Nomor 18 Tahun 1999”.

Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi, Bapak Drs. H. Najib Susilo, MM mengatakan “Kedepan kita dihadapkan peda persaingan yang luar biasa. Tidak bisa mengatakan ini hak kita, tanpa kita miliki potensi, tanpa memiliki ukuran, kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Karena itu hari ini diharapkan para peserta dapat mempersiapkan diri dalam kompetisi kedepan pada bidang Jasa Konstruksi .

Materi yang pertama disampaikan oleh Asnar Ahdyansyah, SIP, M.Sos dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo yang dimoderatori oleh Umi Anggraini, ST. Dalam paparannya disampaikan tentang :

  1.  Tahap kepesertaan;
  2.  Jaminan Kecelakaan Kerja;
  3.  Jaminan Kematian;
  4.  Tata cara dan proses administrasi BPJS Ketenagakerjaan;
  5.  Jaminan Hari Tua.

Materi berikutnya disampaikan secara panel tentang Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi oleh RJ. Catherine I. Sihombing, S.Sos dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimoderatori oleh Umi Anggraini, ST. Dalam paparannya beliau menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan perubahan dari Undang-sosUndang Nomor 18 Tahun 1999, yang didalamnya lebih dari 50% isinya yang direvisi. Sehingga sejak tanggal 12 Januari 2017 Undang-Undang yang lama sudah tidak diberlakukan lagi. Dan saat ini sedang disiapkan aturan turunannya yaitu ada 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP), 5 (lima) Permen, dan  2 (dua) Perpres, yang mana Perpres tersebut menyangkut usaha penyediaan bengunan dan penyediaan berkelanjutan. Walaupun masih dalam proses, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan Permen dan PP yang ada saat ini. Namun apabila klausul tersebut bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 maka klausul tersebut tidak bisa digunakan. (lop)