Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

IMG_3440Ponorogo – Bertempat di Ndalem Katong Guest House Ponorogo ketua panitia Umi Anggraini menyampaikan laporannya bahwa Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha) Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilaksanakan mulai tanggal 08 s.d 10 Agustus 2017 yang diikuti oleh 30 peserta dari para tenaga pekerja konstruksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertip penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Penyelenggaraan kegiatan ini selama 3 (tiga) hari, dimana 2 (dua) hari pemberian materi dan 1 (satu) hari berikutnya Observasi Lapangan, Penyusunan Makalah dan Seminar Hasil Observasi Lapangan.

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Hariono, ST IMG_3544secara resmi membuka Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membekali dan meningkatkan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang benar mengenai SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU untuk mewujudkan tertip penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memenuhi IMG_3616 1syarat-syarat tentang sistem menajemen mutu, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Permasalahan K3 konstruksi yang menjadi penyebab banyaknya kecelakaan kerja adalah rendahnya pemahaman dan kepekaan terhadap bahaya dan resiko konstruksi, tidak menguasai peralatan keselamatan diri dan metode kerja konstruksi yang benar, tidak terpenuhi persyaratan dan standart K3, masih lemahnya hukum maupun sanksi K3, belum ada penerapan Sistem Manajemen K3 yang benar, kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya K3, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan K3 bagi SDM konstruksi. Sehingga belum adanya komitmen yang sama dari seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu menghargai dan mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai hak asasi pekerja. Untuk itu perlu adanya upaya lebih intensif untuk menanggulangi kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi. (lop)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *