Sosialisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

sosPonorogo – Bertempat di gedung KORPRI Kabupaten Ponorogo pada tanggal 27 April 2017 telah dilaksanakan Sosialisasi Undang- undang Nomer 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kepada sektor Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak Jamus Kunto Purnomo, ST, M.Si mengatakan “Jasa Konstruksi atau dunia konstruksi di Ponorogo sedang menggeliat. Oleh karena itu pada kesempatan ini perlu adanya pemahaman terhadap Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang merupakaan perubahan dari Undang- undang Nomor 18 Tahun 1999”.

Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi, Bapak Drs. H. Najib Susilo, MM mengatakan “Kedepan kita dihadapkan peda persaingan yang luar biasa. Tidak bisa mengatakan ini hak kita, tanpa kita miliki potensi, tanpa memiliki ukuran, kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Karena itu hari ini diharapkan para peserta dapat mempersiapkan diri dalam kompetisi kedepan pada bidang Jasa Konstruksi .

Materi yang pertama disampaikan oleh Asnar Ahdyansyah, SIP, M.Sos dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo yang dimoderatori oleh Umi Anggraini, ST. Dalam paparannya disampaikan tentang :

  1.  Tahap kepesertaan;
  2.  Jaminan Kecelakaan Kerja;
  3.  Jaminan Kematian;
  4.  Tata cara dan proses administrasi BPJS Ketenagakerjaan;
  5.  Jaminan Hari Tua.

Materi berikutnya disampaikan secara panel tentang Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi oleh RJ. Catherine I. Sihombing, S.Sos dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimoderatori oleh Umi Anggraini, ST. Dalam paparannya beliau menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan perubahan dari Undang-sosUndang Nomor 18 Tahun 1999, yang didalamnya lebih dari 50% isinya yang direvisi. Sehingga sejak tanggal 12 Januari 2017 Undang-Undang yang lama sudah tidak diberlakukan lagi. Dan saat ini sedang disiapkan aturan turunannya yaitu ada 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP), 5 (lima) Permen, dan  2 (dua) Perpres, yang mana Perpres tersebut menyangkut usaha penyediaan bengunan dan penyediaan berkelanjutan. Walaupun masih dalam proses, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan Permen dan PP yang ada saat ini. Namun apabila klausul tersebut bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 maka klausul tersebut tidak bisa digunakan. (lop)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *